Berita

Pemalang Bakal Integrasikan Lumbung Pangan Masyarakat dengan Badan Usaha Milik Petani

Pemalang – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani (Seknas BUMP) Indonesia memberikan bimbingan teknis kepada pengelola Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) se-Kabupaten Pemalang pada Selasa (22/6) bertempat di Aula Hotel Regina Pemalang. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan dan cadangan pangan masyarakat. Bimtek dihadiri oleh 35 peserta dari masing-masing pengelola Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Pemalang.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Muntohir. Dalam sambutannya, Muntohir mengungkapkan berbagai dinamika yang terjadi terhadap LPM di Kabupaten Pemalang. Disebutkan juga bahwa para petani belum memahami secara mendalam perihal sistem resi gudang atau SRG, maka dari itu perlunya dukungan pemberdayaan.

“LPM Pemalang jumlahnya ada 80 unit, ada yang aktif, ada yang macet. Pada musim panen raya harga gabah anjlok turun drastis. Perlu pembinaan, wawasan dan teknik-teknik tertentu yang dibutuhkan sehingga lumbung dapat berfungsi maksimal. Penyerapan dari lumbung maupun SRG dapat mengontrol harga. Dari 218 desa di Kabupaten Pemalang, baru terdapat 80 unit LPM. Apabila terus di support hasilnya akan optimal,” begitu kata Muntohir.

Sambutan sekaligus pengantar diberikan oleh Agus Wariyanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Agus menekankan bahwa sudah seharusnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dapat menjadi obat dari berbagai permasalahan lapangan yang kerap dialami oleh petani. Pemerintah hadir di masyarakat untuk mencegah terjadinya inflasi yang dapat berimplikasi pada naiknya angka kemiskinan dan pengangguran.

“Musim ke depan sudah mulai bagus pasokannya. Petani harus diangkat derajat pangkatnya agar kesejahteraannya meningkat. Petani harus ditingkatkan pendapatannya, kedaulatannya. Petani harus mempunyai suatu organisasi dan memiliki saham di dalamnya. Pasar bebas jangan dimusuhi, petani jangan mau dijadikan obyek. Angkat kondisi petani dengan cara yang kita bisa,” tegasnya.

Menurut Agus Wariyanto, kesejahteraan petani dapat terwujud jika semuanya perhatian dan terlibat untuk dapat mencarikan solusi permasalahan. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan para petani di Kabupaten Pemalang dengan terus mengembangkan LPM yang sudah dimiliki sejak dahulu.

“Lumbung pangan butuh pasar, maka dari itu perlu bekerja bersama-sama. Kita berkumpul untuk mencarikan solusi dari suatu permasalahan. Hari ini kita bertemu dengan para pengurus lumbung. Pembentukan BUMP tidak harus mulai dari nol. Kesejahteraan para petani di lahan sawah, hutan dan pantai menjadi perhatian kita bersama,” tambah Agus.

Ketua Seknas BUMP Indonesia, Sugeng Edi Waluyo mengatakan bahwa Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dimiliki petani Kabupaten Pemalang merupakan sebuah potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengangkat derajat petani secara mandiri. Dalam pemaparannya, Edi menyampaikan integrasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang merupakan implementasi dari UU. No.19 Tahun 2013 ini dapat menciptakan ruang kolektif yang tersistem bagi petani dalam mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan. Edi juga menambahkan, adanya Sistem Logistik Daerah (Sislogda) menandakan bahwa Pemprov Jawa Tengah serius dalam mendukung kesejahteraan petani.

“Petani dilabeli tak berdaya dan bergantung. Setiap musim panen raya, harga hasil panen selalu turun. Dari versi kaca mata perbankan kalau petani tidak mempunyai PT, dianggap tidak bankable. Hubungannya dengan UU. No. 19 Tahun 2013 yaitu agar harga hasil panen petani tidak turun atau stabil. Kegiatan bisnis dan pemberdayaan masyarakat dapat bersinergi, contoh kongkritnya di BUMP. Saat ini BUMP ada di 16 provinsi. Petani dengan payung hukum korporasi derajatnya sejajar dengan korporasi pada umumnya. Sistem resi gudang atau sistem resi kandang dapat dijaminkan ke perbankan dan pencairannya 70% dari nilai aset/ komoditasnya. Pelaku utama dan pelaku usaha dalam hal ini petani harus dilindungi payung hukum. 80 LPM Pemalang yang dibangun di tanah desa dapat menjadi potensi melalui Sislogda,” ungkap Edi.

Selama ini petani selalu menerima program yang diberikan oleh siapapun dari pemerintah, BUMN ataupun lembaga bisnis yang lain termasuk integrasi LPM dengan BUMP ini. Taufik selaku bagian administratur LPM memberikan tanggapan, menurutnya ketika program yang diberikan memang bagus untuk dilaksanakan hal tersebut dapat menjadikan petani tidak memiliki ketergantungan lagi. Taufik juga menambahkan agar dilakukannya assesment dan pendampingan secara kontinyu untuk merealisasikan rencana tersebut.

“Apapun kaosnya kita sebagai petani, kalau ada program bagus ya kita jalankan. Kita fokuskan pada kapasitas petani dan prospek komoditasnya. Mohon pendampingan secara kontinyu. Selama ini petani kebanyakan ketergantungan dan dilanjutkan terus. Kita sepakat bersama-sama membangun negeri ini dari pinggiran, formulasikan pemberdayaan dan bisnis lalu eksekusi. BUMP mensinergikan tentang pemberdayaan petani dan bisnis petani. Banyak program dari pemerintah yang muspro karena tidak melakukan asesmen secara menyeluruh sebelum menerapkan suatu progam di masyarakat. Motto kita ialah lebih baik kita berbuat daripada hanya berpangku tangan,” tutur Taufik.

Dalam pertemuan tersebut Bappeda Kabupaten Pemalang yang juga turut hadir memberikan dukungan untuk menginisasi pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

“Integrasi LPM dan BUMP sangat dinanti ketua dan anggota. LPM mempunyai SRG dari tahun 2017 namun belum berfungsi dengan optimal. Kabupaten Pemalang dapat mendukung kemandirian Jawa Tengah dalam urusan pangan. Tolong petani dibantu untuk inisiasi adanya BUMP di Kabupaten Pemalang,” pungkasnya.

Similar Posts