Riwayat Singkat
Pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) awal mulanya terbentuk tahun 2009 dari keresahan Totok Mardikanto dan Sugeng Edi Waluyo selaku dosen serta mahasiswa Program Doktor Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS Solo). Keresahan tersebut diwujudkan dalam bentuk facilitator yaitu persekutuan perdata yang dibentuk oleh para mahasiswa dengan beberapa dosen yang kemudian bekerjasama dengan sebuah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Secara konseptual, Pakpahan (2007) mengemukakan bahwa BUMP merupakan sarana gotong royong masyarakat yang mengembangkan koperasi di Indonesia. Melalui BUMP, diyakini petani dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Bentuk usaha BUMP yang dimiliki masyarakat (petani) dapat berbentuk usaha (badan hukum) koperasi atau perseroan terbatas (PT) sesuai kebutuhan petani. Yang perlu diingat adalah kelemahan dan kelebihannya dari dua struktur badan usaha yang berbeda tersebut, BUMP dapat dikembangkan sebagai hibrida perseroan dan koperasi yang semangatnya koperasi tetapi wujudnya PT. Tentang hal ini, BUMP yang dikembangkan atas kerjasama facilitator dan Gapoktan di Sukoharjo sepakat dalam bentuk perseroan. Demikian pula BUMP-BUMP yang telah dikembangkan melalui proyek FEATI (Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information) di Kabupaten Magelang dan Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
Sejak saat itu, terbentuklah Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Badan Usaha Milik Petani yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ini merupakan wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi dalam bentuk perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang proses pembentukannya memperhatikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tahapan pembentukan BUMP terdiri dari tahap penumbuhan, pengembangan, mandiri hingga pasca mandiri. Proses tersebut tentunya tidak dapat berjalan sendiri, maka dari itu perlu adanya Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani sebagai induk atau holding BUMP yang sudah terbentuk di Indonesia. Seknas BUMP Indonesia sebagai holding BUMP sekaligus menjalankan peran pemberdayaan petani ataupun anggota yang tergabung dalam BUMP mulai dari penjamin pasar (offtaker), pendampingan demonstrasi plot (demplot), hingga penyediaan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.