Artikel

Jateng, Sislogda dan Pasokan Pangan Masa Pandemi

Pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan gejolak perekonomian masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masa pandemi covid-19 hingga kuartal II tahun 2021 sudah mulai terlihat stabil. Badan Pusat Statistik (2021) mencatat bahwa perekonomian Indonesia dalam kuartal II terhadap kuartal sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Sejak awal pandemi covid-19 hingga sekarang hampir seluruh sektor usaha terkena dampak negatif covid-19, namun sektor pertanian hingga saat ini menjadi satu-satunya sektor yang dapat terus tumbuh positif dan menjadi penyumbang PDB (q-to-q) kedua setelah industri pengolahan sebesar 14,27%. Kontribusi tersebut didukung dengan kinerja ekspor sektor pertanian menurut Badan Pusat Statistik (2021) secara kumulatif Januari-Juli 2021 mencapai 120,57 miliar dolar AS, atau naik 33,94% dibanding periode yang sama tahun 2020. Pertanian memiliki andil besar dalam perekonomian nasional, dimana subsektor pendukung utamanya adalah tanaman pangan sebesar 10,47%.

Petani Diambang Kelesuan

Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang menjadi salah satu sentra produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai (pajale). Hal tersebut didorong dengan lahan sawah wilayah provinsi Jawa Tengah yang tergolong masih luas di tingkat nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) luas lahan panen untuk komoditas padi di Jawa Tengah mencapai 1,68 juta ha dari total luas panen nasional 10,66 juta ha. Kementan RI bahkan mencatat Jawa Tengah berhasil memproduksi panen padi tertinggi 9,66 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 5,52 ton beras pada tahun 2019. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah memiliki ketersediaan pasokan pangan setiap waktu dan berpeluang menjadi penyumbang utama beras di tingkat nasional.

Namun potensi sektor pertanian Jawa Tengah tersebut belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat khususnya para petani. Dari sekitar 2,4 juta rumah tangga petani yang mayoritas berusia lebih dari 45 tahun tersebut selalu mengalami kelesuan akibat harga gabah yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendag No.24 Tahun 2020, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4.200/kg padahal pada kenyataannya di lapangan harga gabah kering panen (GKP) beberapa daerah Jawa Tengah seperti Blora dan Kendal mengalami gejolak harga berada di bawah HPP. Hal tersebut tentu berakibat pada turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani. Fluktuasi harga dari tahun ke tahun tidak lepas dari pengaruh rantai distribusi yang panjang dari produsen hingga konsumen serta ditambah lagi dengan adanya isu impor beras yang direncanakan pemerintah pusat pada tahun 2021.

Gagas Sislogda

Gejolak harga gabah atau bahan pangan lain yang selalu terjadi dari tahun ke tahun di Jawa Tengah membuat pemerintah provinsi harus segera hadir dalam menanggulangi masalah tersebut. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Baru-baru ini Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan menginisiasi sebuah sistem yang disebut Sislogda atau Sistem Logistik Daerah. Sistem ini mengintegrasikan dari hulu ke hilir menjadi satu kesatuan diharapkan mampu memberikan informasi terkait ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang terjangkau. Sislogda menjadi sebuah sistem kebijakan dari pemberian sistem informasi pangan yang real time, sistem peringatan dini ketika terjadi gejolak akibat ketidakseimbangan produksi dan kebutuhan, serta penerapan pengelolaan sistem untuk menjamin harga bahan pangan ditingkat produsen minimal sesuai yang ditetapkan pemerintah dan memastikan pangan sampai ditingkat konsumen dengan harga yang terjangkau.

Pengelolaan Sislogda pada dasarnya bertujuan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan pangan strategis lingkup wilayah Jawa Tengah. Stabilitas pasokan dan harga pangan ini dilakukan dalam bentuk gerakan monitoring melalui Pemprov Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh operator lapangan. Operator ini bertugas menyerap hasil panen petani, menyimpan hasil panen, mengolah menjadi produk, mendistribusikan hingga memasarkan. Potensi gudang logistik di Jawa Tengah atau SRG (Sistem Resi Gudang) dapat menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan peran operator dalam Sislogda. Petani sebagai objek dari kebijakan tentunya harus dilibatkan dalam sistem ini. Pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sesuai UU. No. 19 Tahun 2013 yang juga tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2016 beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang sudah terbentuk dapat berperan lebih dalam proses pengelolaan Sislogda.

Sinergi Berbagai Pihak

Sinergi dari berbagai stakeholder menjadi kunci utama dalam mendukung upaya Pemprov Jawa Tengah untuk memberikan kesejahteraan bagi para petani. Jangan sampai kebijakan ini sama halnya dengan sebelum-sebelumnya yang cenderung kurang konsisten dan hanya sekadar menjalankan sebuah program. Jika pasokan dan harga pangan yang bersumber dari petani dapat stabil dan berkelanjutan, sistem ini bukan tidak mungkin dapat menjadi percontohan bagi nasional. Jika nilai tukar petani di Jawa Tengah naik, sektor pertanian dapat menjadi sektor penyangga ekonomi wilayah bahkan nasional dan dapat dirasakan sepenuhnya oleh pelaku utama atau produsen pangan yaitu petani. Dan jika itu terjadi, nasib dan kesejahteraan petani ke depan dapat terjamin serta regenerasi petani tidak sulit untuk dilakukan. Semoga.

Oleh : Ginanjar Dwi Cahyanto, S.P.

4 Comments

  1. time here at web, however I know I am getting knowledge all the time by
    Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on
    wow, awesome blog.Really thank you! Fantastic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *