Gelar Bimtek, Jateng Optimalkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Pemalang – Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah adakan bimbingan teknis dalam rangka Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) pada Selasa (28/9) yang bertempat di Hotel Regina Pemalang. Bimtek tersebut ditujukan kepada Gapoktan, Dinas Pertanian, dan PPL terkait yang berada di wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Dalam pelaksanaanya, Dishanpan Jateng bersinergi dengan Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani (Seknas BUMP) Indonesia sebagai operator Sistem Logistik Daerah (Sislogda) untuk mengoptimalkan potensi LDPM yang tersebar berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tujuan mendasar bimtek tersebut tidak lain untuk meningkatkan perekonomian petani secara kolektif dalam proses pengolahan, pendistribusian, dan pemasaran hasil produksi pangan di tingkat Gapoktan.
Bimtek dibuka oleh Agus Wariyanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Agus menegaskan bahwa Jawa Tengah selalu mengupayakan institusi kelembagaan petani untuk ditingkatkan kapasitasnya. Penguatan LDPM tentunya melihat kondisi masing-masing daerah yang tidak bisa disamaratakan karena memiliki kelebihan dan kelemahan. Agus menambahkan jika ingin derajat petani terangkat dan berada di tingkat kesejahteraan, kita harus terus belajar karena perubahan pola pikir merupakan proses yang tidak instan.
“Jika mau berada di tingkat kesejahteraan harus terus belajar. Filosofinya masyarakat derajat petani terangkat. Perubahan pola pikir merupakan proses yang tidak instan. Kemandirian itu subjek, jika objek itu namanya ketergantungan terutama pada bantuan. Menumbuhkan moral kejujuran dan kesadaran sangatlah penting. Kelembagaan petani dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani berbentuk BUMP. BUMP sekali lagi ditegaskan milik petani bukan orang lain, pemerintah, bahkan swasta,” tegasnya.
Turut hadir Sugeng Edi Waluyo, Ketua Seknas BUMP Indonesia yang juga memberikan materi bimtek dengan topik penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Edi menyampaikan kondisi petani di Indonesia yang cenderung tidak berdaya menyebabkan lahirnya UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Saat ini, petani yang tergabung dalam LDPM disebut sebagai objek. Diperlukannya transformasi dari kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berbadan usaha dan berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) agar petani memiliki bergaining sebagai pelaku utama sekaligus pelaku usaha.
“Di dalam proses panguatan kelembagaan petani yang ditransformasikan menjadi kelembagaan ekonomi petani perlu adanya asessment. Ini yang akan di potret memiliki potensi lumbung ditindaklanjuti menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berbadan usaha dan badan hukum. Petani sebagai objek cenderung tidak bangkit atau kalau pengajuan proposal minta hibah atau bantuan. Ketidakberdayaan petani di Indonesia inilah yang juga menyebabkan bebrapa komoditas pertanian masih impor,” jelas Edi.
Dalam bimtek tersebut peserta yang hadir dari berbagai daerah berjumlah 19 orang. Ketua Gapoktan Jaya Makmur Desa Sukorejo Pekalongan, Fizon mengutarakan bahwa dirinya sudah menjadi ketua gapoktan sekitar 5 tahun lebih. Fizon menambahkan banyak yang kurang berminat menjadi ketua gapoktan karena kerja sosial atau sukarela. Harapan Fizon setelah mengikuti bimtek, gapoktan melalui LDPM bisa mandiri minimal memiliki usaha yang dapat memberikan kesejahteraan petani.
“Di Desa Sukorejo terdapat 4 dusun diantaranya ada 8 poktan (1 poktan ternak). Gapoktan Jaya Makmur masih dalam tingkatan pengembangan belum masuk tingkatan mandiri, karena belum memiliki usaha yang mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang ada di dalam gapoktan semoga dapat dioptimalkan. Gapoktan punya aset alsintan berupa traktor dan pompa air. Rice Milling Unit (RMU) punya pribadi bukan gapoktan. Harapan gapoktan bisa mandiri minimal memiliki usaha yang dapat memberikan kesejahteraan petani,” tutur Fizon.
KJF Penyuluh Pertanian Pekalongan, Akhwan Priyantono yang ikut mendampingi gapoktan mengatakan bahwa peran LDPM setuju untuk ditingkatkan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) agar dapat menyerap gabah dari petani yang sementara ini berlaku simpan pinjam. Akhwan menambahkan lumbung memiliki tahapan pertumbuhan, pengembangan, mandiri. Rata-rata di Pekalongan sudah memiliki fasilitas lumbung berupa gudang dan RMU yang menyebabkan setiap tahun pengadaan gabah dan beras. Namun sampai saat ini lumbung yang sudah ada masih belum dapat konsisten dan perlunya pengembangan.
“Lumbung memiliki tahapan pertumbuhan, pengembangan, mandiri. Salah satu lumbung yang pernah kita bina pernah menjadi juara 1 tingkat nasional 2016. Waktu itu senang senang tidak karena setelah menjadi juara berdatangan tamu bahkan dari Kalimantan dan Sumatera. Banyak studi banding. Keberhasilan tersebut karena kekompakan antara pengurus umum, penyuluh, dan dinas terkait. Hampir setiap sore dan malam saling bersinergi. Namun hal tersebut menjadi beban tersendiri dan diperlukannya penguatan kelembagaan petani ini,” katanya.
